Kumpulan Dasar Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia

Kumpulan Dasar Hukum Administrasi Kependudukan 

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Adminstrasi Kependudukan Yang Wajib diketahui dan dipahami oleh penyelenggara Administrasi Kependudukan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sijunjung adalah sbb :

Undang-Undang :

1. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan down load.
2. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 down load.

Peraturan Pemerintah :

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 down load.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan down load

Peraturan Presiden :

1. Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil down load.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional down load.
3. PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009  Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional down load

Peraturan Menteri Dalam Negeri :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok  Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi down load.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil down load.
3. Permendagri  Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan down load . Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65tahun2010 Tanggal 31 Desember 2010 Sistematika, Uraian Dan Cara Perhitungan Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan down load.
4. Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional down load.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat dari perubahan alamat down load.
6. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor (Permendagri) 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan down load.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional down load.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen down load
9. PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik down load .
10. PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Ekektronik download.
11. PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Pejabat Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota down load
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2016 Tentang Kartu Identitas Anak down load.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional down load.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran down load.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan download.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan download.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan download.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Download

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung :

1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan down load.
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2010 down load.
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Jabatan..Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil down load.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah download

Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil download

Kalo masih ada yang lainnya mohon masukan dan saran..